Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya kemampuan dalam perencanaan untuk dapat mengindentifikasi potensi dan permasalahan yang dimiliki. Hal ini terlihat dari adanya inisiatif pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat sehingga apa yang direncanakan dapat menggali potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membawa suatu perubahan yang sangat besar pada sistem perencanaan pembangunan di daerah yaitu dengan adanya harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat di daerah berupa kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan tetap berada dalam bingkai ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks reformasi perencanaan pembangunan daerah tersebut, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan adalah peningkatan kinerja perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena di dalam sistem manajemen, keberhasilan pembangunan terletak pada sejauh mana adanya perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh sesuai dengan kondisi obyektif di daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Bappeda yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2010-2015.

Dalam rangka meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Upaya menjamin laju pembangunan daerah agar lebih berkembang, seimbang dan berkesinambungan diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 jo Kemendagri Nomor 142 Tahun 1974 diamanatkan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan koordinasi dalam perencanaan di daerah.
Selanjutnya dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Gubernur pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembagunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekilas perkembangan Kelembagaan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Periode 2008
Perkembangan yang terjadi pada tahun 2008. Dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui Peraturan Daerah tersebut Bappeda memiliki tugas  merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan, serta pendataan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.
Adapun susunan organisasi Bappeda saat itu, terdiri dari : Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Program, Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya, Bidang Pemerintahan, Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan, Kelompok Jabatan Fungsional.

•    Periode 2011 –  sekarang
Pada tahun 2011,telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pada Peraturan Daerah ini, Bappeda masih memiliki Tupoksi yang sama dengan Perda sebelumnya, namun ada perubahan nama Bidang pada Susunan Organisasi yaitu: Sekretariat, Bidang Perencanaan, Program dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan, Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Perda SOTK ini telah dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Secara historis, Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu yang terjadi pada zaman kesultanan Riau Lingga. Hingga awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Pada masa itu Kepulauan Riau dikenang dengan "zaman dolar". Dua masa tersebut menjadi bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau pernah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur.

Saat ini, kondisi dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau sangatlah besar. Kondisi ini diperparah dengan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak cukup besar terhadap berbagai sektor termasuk sektor perekonomian yang di tahun 2020 mencapai angka negatif. Hal ini juga berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta melemahnya penggerak perekonomian dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemajuan terhadap kemakmuran masyarakat menjadi suatu cita-cita penting yang harus diwujudkan saat ini.

Selain itu, Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Posisi ini menempatkan Kepulauan Riau pada posisi strategis dalam perdagangan dunia. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kepulauan Riau. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjawab tantangan tersebut menjadi pilar penting yang harus dibenahi dan ditingkatkan untuk mampu membuat Provinsi Kepulauan Riau bersaing tidak hanya pada level nasional tetapi juga internasional.

Disisi lain, letak Kepulauan Riau yang strategis tersebut tidak hanya menuntut agar Provinsi Kepulauan Riau mampu bersaing tetapi juga munculnya potensi ancaman terhadap masuknya kehidupan budaya global di dalam masyarakat. Budaya global yang masuk dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan mereduksi nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini menjadi karakter dan pilar penting dalam perekat kehidupan masyarakat Kepulauan Riau.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.